Tekan Peredaran Barang Palsu, Kemenkumham Sambangi ITC Mangga Dua

16
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham Anom Wibowo sosialisasi larangan peredaran barang palu di ITC Mangga Dua, Jakarta Barat. (Foto: Dok Humas Kemenkumham)

JAKARTA, Info31.id – Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali memberikan edukasi pencegahan penjualan barang palsu kepada para pedagang di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham Anom Wibowo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya menyadarkan masyarakat, pedagang serta pengelola mal untuk tidak memperjualbelikan barang palsu dan bajakan.

“Langkah persuasif ini dilakukan agar pedagang yang diduga menjajakan barang yang melanggar kekayaan intelektual memiliki kesempatan untuk berhenti menjual barang palsu,” kata Anom, usai sosialisasi, Kamis (21/10/2021).

Menurut Anom, di tahun depan dan seterusnya, pihaknya akan menindak secara tegas penjual dan pedagang yang menjajakan barang palsu sesuai drngan aduan dari masyarakat pemilik kekayaan intelektual.

“Sosialisasi akan berjalan sampai Desember 2021. Sebab, kami akan laukukan penegakan hukum secara tegas di Januari 2022,” cetusnya.

Dia menghimbau para pedagang untuk menjual barang produksi pribadi maupun impor dengan merek sendiri. “Kalau ingin menjual barang, ya jangan mencantumkan merek terkenal atau yang sudah terdaftar, pakai saja merek sendiri,” pinta Anom.

Ditambahkan Anton, “Jangan sampai ada orang yang memiliki sertifikat kekayaan intelektual tetapi kita menjual barang yang mirip, tapi kualitasnya berbeda. itu namanya kejahatan.”

Selain itu, jajaran DJKI bersama Bareskrim Polri dan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta turut mensosialisasikan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual ini ke delapan titik di ITC Mangga Dua.

Diharapkan, dengan langkah tersebut Indonesia dapat menekan peredaran barang palsu dan bajakan serta dapat keluar dari status Priority Watch List yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) atau Kantor Kamar Dagang Amerika Serikat karena dinilai memiliki tingkat pelanggaran KI cukup berat.

“Selamanya ini kita di cap negara yang buruk karena banyak pelanggaran kekayaan intelektual. Kita harus keluar dari status tersebut. Mudah-mudahan tahun depan Indonesia bisa keluar dari status itu, dan kita mulai dari Mangga Dua dulu,” tandas Anom.