Tegas, Jamkrindo Lindungi UMKM Ditengah Ganasnya Corona

MEMUDAHKAN - Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo, Suwarsito menegaskan siap melindungi UMKM melalui penjaminan kredit modal kerja (KMK) Program PEN yang luwes dan memudahkan, dalam Virtual Discussion Cobisnis - Mikro Forum 2021 - “Penguatan UMKM Sebagai Pengungkit Kebangkitan Ekonomi”, yang disiarkan langsung pada YouTube Channel MikronewsTV, Jum’at (16/7/2021).

Jakarta, Info31.id PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berkomitmen untuk terus melindungi sektor Usaha Mikro Kecil  dan Menegah (UMKM) di tanah air melalui penjaminan kredit modal kerja (KMK) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang lebih luwes dan memudahkan. Hal itu ditegaskan Jamkrindo seiring dengan kian mengganasnya pandemi Covid-19 serta mewabahnya varian Delta baru-baru ini.

Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo, Suwarsito menegaskan, tujuan dari penjaminan program PEN, adalah melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

“Harapan kami, di masa pandemi ini UMKM tetap eksis dan bisa terus menjalankan kegiatan usaha. Kami, punya keyakinan tinggi bahwa para UMKM di seluruh Indonesia memang telah teruji tahan banting. Buktinya, mereka mampu melewati masa-masa sulit akibat krisis ekonomi global” ujar Suwarsito dalam Virtual Discussion COBISNIS – MIKRO FORUM  2021 dengan tema “Penguatan UMKM Sebagai Pengungkit Kebangkitan Ekonomi”, Jum’at (16/7/2021).

Untuk itu, lanjut dia, sejak Program PEN digulirkan pemerintah, Jamkrindo telah menjamin kredit modal kerja (KMK) sebanyak Rp17,49 triliun hingga Juni 2021 dari 1,05 juta UMKM. Menurutnya, jumlah plafon yang dijamin meningkat 102,90% dari akhir 2020 yang Rp8,62 triliun. Dari total penjaminan yang diberikan itu, hingga Juni 2021 Jamkrindo berhasil membukukan imbal jasa penjaminan Rp2,28 triliun atau naik 93,22% dari Rp1,18 triliun di 2020.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, pemerintah telah menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada para pelaku UMKM sebesar Rp51,27 triliun. Bantuan dana PEN sangat vital bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terutama ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat JawaBali, seiring kian mengganasnya pandemi Covid-19 pase kedua seperti sekarang ini.

Diakui Susiwijono PPKM Darurat yang membatasi mobilitas massa di wilayah Jawa-Bali mengakibatkan kian tergerusnya pendapatan UMKM. Hal ini terlihat dari aktivitas leading indicator business yang terus merosot. Dimana hingga kuartal II-2021, 12 leading indicator seperti PMI Market Indonesia, penjualan kendaraan bermotor, pertumbuhan penjualan ritel, indeks keyakinan konsumen dan proporsi pengeluaran konsumen sudah mulai membaik. Namun memasuki pertengahn Juni lalu, semua berubah seiring masuknya gelombang kedua pandemi Covid-19 dan mewabahnya varian Delta.

Menurutnya, di sisi perkembangan ekonomi hingga Kuartal-II 2021 kemarin, beberapa leading indikator sudah cukup bagus namun di pertengahan Juni banyak hal yang harus dihitung ulang. Faktor utama dalam mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM di kuartal II & IV – 2021 adalah pengendalian kasus covid-19, percepatan vaksinasi, optimalisasi belanja pemerintah, realisasi program PEN, dan implementasi UU Cipta Kerja.

“Apapun program dan kebiajakan kita, kalau kita tidak bisa mengendalikan kasus covid-19 ini berarti kita akan mengalami kontraksi ekonomi lebih dalam lagi,” jelas Susiwijono yang juga menjabat sebagai sekretaris eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Masih dalam diskusi virtual, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi & UKM, Eddy Satriya menyampaikan bahwa mayoritas pelaku UMKM membutuhkan bantuan berupa modal kerja. Berdasarkan survei, ia menyebut 69,02% pelaku usaha mikro memerlukan bantuan modal usaha dan 43,53% pelaku usaha menengah membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha.

Eddy menilai, hingga saat ini kebiajakan bantuan yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran. Dia mengaku telah mempersiapkan berbagai upaya yang akjan dilakukan jika PPKM diperpanjang, termasuk perlunya optimalisasi fokus bantuan dan PEN. “Apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk membangkitkan UMKM kita? Untuk usaha mikro, hasil dari beberapa survei menunjukkan bahwa hal yang dibutuhkan UMKM adalah modal usaha,” ujarnya.

Sementara itu, pelaku usaha pembiyaan Financial Technology (Fintech), PT Esta Kapital Fintek, Yefta Surya Gunawan mengatakan, kontribusi industri fintek dalam penyaluran kredit secara keseluruhan sanagt besar. Dia menyubut, dana yang digulirkan oleh perusahaan fintek mencapai Rp10 triliun per bulan. “Khusus UMKM, mencapai Rp1,7 triliun per Juni 2021, dengan alokasi menambah modal usaha ataupun membangun usaha baru, bukan konsumtif,” ujarnya.

Saat ini, kata Yefta, ada 124 perusahaan fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 67 diantaranya telah mendapatkan izin per Juni 2021. Esta Kapital merupakan perusahaan yang telah mengantongi ijin OJK dan fokus pada pengembangan UMKM.

Perusahaan fintek telah sukses mempertemukan sebanyak 2000 pemodal dengan lebih dari 30 ribu pengguna di seluruh Indonesia. “Sudah Rp100 miliar lebih pencairan pinjaman yang kami lakukan, dengan tingkat kelancara pinjaman sampai dengan 98,95%,” paparnya.

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan para pihak terkait mendorong sektor UMKM tidaklah berlebihan. Sebab, UMKM merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Karenanya, UMKM harus terus dibina dan dikembangkan.

Dia menyebut ada 3 langkah pendekatan yang bisa dilakukan lembaga pengembang usaha mikro dan perbankan untuk mendukung UMKM agar naik kelas. Pertama, dengan karateristik UMKM yang tidak bankable walaupun feasible (layak), bisa diatasi dengan upaya memberikan pelatihan dan pendampingan. Kemudian, langkah kedua adalah dengan melakukan pendekatan kelompok.

Risiko penyaluran bantuan modal, kredit, atau pun pembiayaan akan semakin kecil jika ada lebih banyak orang yang berkomitmen untuk menanggungnya. “Jika ada yang tidak mampu membayar, anggota kelompok lain akan mampu menanggung beban risiko tersebut,” ungkapnya.

Ketiga, lanjut Piter, adalah dengan memberikan bantuan penjaminan dari pemerintah. Tujuannya agar pembiayaan di usaha mikro dan kecil bisa berjalan lancar. Sedangkan, lembaga pemerintahan seperti Jamkrindo bisa membantu UMKM untuk memberikan jaminan pembiayaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here