Serikat Pekerja AP II Surati Presiden, Minta Aturan Wajib PCR Penerbangan Dikaji Lagi

24
Syarat perjalanan penerbangan dengan mewajibkan hasil negatif tes PCR yang diberlakukan sebagai syarat menggantikan rapid antigen wilayah Pulau Jawa-Bali. (Foto: info31.id/Pool/Dok. Angkasa Pura)

JAKARTA, Info31.id – DPP Serikat Pekerja Angkasa Pura (Sekarpura) II menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aturan terbaru atas syarat perjalanan penerbangan dengan mewajibkan hasil negatif tes PCR yang diberlakukan sebagai syarat menggantikan rapid antigen wilayah Pulau Jawa-Bali. Mereka meminta aturan tesebut untuk dikaji lagi.

“Kami sangat mendukung atas maksud dari Instruksi Menteri dan Surat Edaran yang bermaksud untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri, serta bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Sekarpura II Trisna Wijaya, Sabtu (23/10/2021).

Meski mendukung terkait protokol kesehatan, berkaitan dengan hal tersebut diatas pihaknya juga bermaksud menyampaikan keluhan terkait adanya ketidakberimbangan dan ketidakadilan atas penerapan persyaratan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara termasuk syarat PCR dalam inmendagri terbaru.

“Menunjukkan PC (H-2) untuk pesawat udara saat ini sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang menjadi para pelanggan kami yaitu para pengguna jasa tranportasi udara, dan timbul pertanyaan dari mereka bahwa mengapa hanya khusus pengguna jasa transportasi udara yang diwajibkan menggunakan PCR (H-2), sementara pengguna transportasi lainnya bisa hanya cukup menggunakan Antigen (H-1),” paparnya.

Baca Juga: Ketentuan Baru Penerbangan Mulai Berlaku Besok, Ini 6 Kesiapan Bandara Soekarno-Hatta

Tak hanya itu, bentuk ketidak beimbangan lain disampaikan dan dipaparkan oleh pihak Sekarpura, dengan membandingkan kesiapan Bandara sebagai fasilitas utama angkutan udara, dengan stasiun atau terminal yang jauh memiliki potensi penularan yang lebih besar.

“Dari sisi kesiapan fasilitas bandar udara sebagai tempat perpindahan penumpang, sampai dengan saat ini adalah tempat yang teraman dalam hal pencegahan penularan Covid-19, baik berupa fasilitas pendukung (Sistem pengecekan suhu tubuh, Hand Sanitizer, Sterilisasi barang menggunakan sinar UV, dan lainnya), dan ketertiban dalam menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sat penumpang melakukan check in (wajib menunjukkan sertifikat vaksin maupun scan barcode dari aplikasi Peduli Lindung, dan hasil tes Antigen atau PCR),” urainya.

Menurutnya untuk pencegahan penyebaran Covid-19, karena setiap Pilot dan Cabin Crew sudah diberikan vaksin dosis lengkap bahkan pada kesempatan pertama karena menjadi prioritas utama, selalu dilakukan penyemprotan disinfektan didalam pesawat, Crew Cabin setiap saat melakukan pengecekan dan menegur penumpang.

“Selama di dalam pesawat pun, setiap pesawat udara telah dilengkapi teknologi pengelolaan udara yang baik bernama High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter atau penyaringan partikel yang kuat,” ujarnya.

Meski demikian, dari sisi lama waktu tempuh antara pesawat dan transportasi lain sangat berbeda dari segi potensi penularan Covid-19. Sekarpura menyimpulkan, pemberlakuan hasil negatif tes PCR bagi penumpang pesawat tidak adil jika pemerintah beralasan aturan itu diterapkan.

Terlebih, belum semua daerah memiliki fasilitas testing laboratorium PC yang mampu memberikan hasil dalam waktu 1 × 24 jam, disamping itu pula harga PCR yang masih rata-rata di atas Rp500.000 untuk diluar pulau Jawa. Tentu menjadi permasalahan tersendiri ketika ada kebutuhan mendesak dari masyarakat.

“Maka dari itu, kami mempertanyakan di mana letak rasa kemanusian pemerintah saat ini terhadap hal-hal tersebut. Sedangkan di satu sisi pandangan kami transportasi udara seharusnya sebagai yang paling cepat, nyaman, dan aman,” tutupnya.