Sengketa Pacuan Kuda Cikadang Dilaporkan Ke Mabes Polri

Jakarta,info31.id – Merasa geram dengan masih berlanjutnya pembangunan di area lahan pacuan kuda di Cikidang, Desa Kayu Ambon, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tokoh dan para pelaku olahraga  berkuda yang tergabung dalam PORDASI (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia), melaporkan oknum aparat ke Divisi Propam Mabes Polri.

Menurut Wakil Tim Penataan dan Pengelolaan Lapangan Pacuan Kuda Kayu Ambon, Alex Asmasoebrata, laporan itu diterima oleh Kombes Yudi Sulistiyanto untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Seperti diketahui, sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung,  sejak tahun 1995 oleh Pemkab Bandung,  Pengprov PORDASI Jawa Barat telah  diserahi kewenangan untuk mengelola  lahan tersebut melalui  SK Bupati Bandung Nomor 426.23/SK.163-Diparda/1995 dan dipertegas dengan SK Pengprov PORDASI  Jabar dengan mengeluarkan SK terbaru bernomor Skep-006/PRD-JB/XII/2019 tentang penetapan Tim Penataan & Pengelolaan Lapang Pacuan Kuda Lembang.

“Sejak kami ditunjuk sebagai tim penataan dan pengelolaan lapang pacuan kuda Lembang tidak pernah diberitahu apalagi permohonan izin terkait pendirian bangunan itu, termasuk dari PORDASI Jabar maupun Pemkab Bandung Barat. Apalagi bangunan yang didirikan sangat menggangu aktivitas olahraga berkuda di lapangan pacuan kuda Lembang,” ujar Alex kepada wartawan, Rabu (30/1).

Menurutnya, yang lebih memprihatinkan,  penyerobotan lahan pacuan kuda itu didalangi  oleh oknum aparat kepolisian. Oknum tersebut telah mendirikan bangunan di area lahan pacuan kuda Cikidang  tanpa izin dan  pemberitahuan dari pihak pengelola yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.

Alex menegaskan, oknum aparat tersebut sebenarnya mengetahui perihal kepemilikan lahan lapangan pacuan kuda Cikidang, Lembang yang sebelumnya berkonflik dengan pihak yang mengaku ahli waris.

Bahkan, pada saat Pemkab Bandung Barat melakukan pemasangan plang kepemilikan lahan yang dipimpin langsung Bupati Bandung Barat, Aa Umbara pada bulan Juni 2019 lalu, yang bersangkutan  pun hadir dan menyaksikan secara langsung.

“Seharusnya yang bersangkutan sebagai aparat kepolisian tahu jika apa yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan ilegal, apalagi dia merupakan pejabat kepolisian punya  bintang dua. Tapi ini malah menyerobot dengan mendirikan bangunan, bukannya menjadi penegak hukum,” Alex menambahkan.

Menurut Alex,  pihaknya sempat mempertanyakan izin terkait pendirian bangunan  kepada yang bersangkutan secara lisan. Namun Menurut keterangan si oknum  yang dibantu dua rekannya,  AKBP E dan AKP W,   bahwa  lahan tersebut dibeli  dari ahli waris dengan harga Rp200 juta.

“Ini kan aneh, padahal  dia  tahu bahwa  lahan itu milik Pemkab Bandung Barat dan ahli waris sudah tidak punya hak atas lahan lapangan pacuan Cikidang ini secara legal formal maupun secara hukum. Bahkan saat ditanya terkait akta jual beli dan bukti kepemilikan lain, si oknum jenderal ini  tidak bisa memperlihatkannya,” terang Alex.

Jika dilihat dari fisik bangunan yang didirikan oknum  dan dua rekannya sesama aparat polisi tersebut sudah diduga  akan dijadikan sebagai tempat komersil. Bangunan permanen tersebut rencananya akan dijadikan ruko yang disewakan sebagai tempat usaha.

“Ini jelas menyalahi aturan karena berdasarkan keputusan dari pihak Pemkab Bandung Barat, lahan ini dikelola sesuai dengan peruntukkannya sebagai sarana olahraga berkuda khususnya pacuan. Selama ini, dari arena lapangan pacuan kuda ini sudah lahir kuda-kuda dan atlet berkuda Jabar maupun DKI Jakarta. Tidak untuk dikomersilkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” Alex menambahkan.

Untuk itulah lanjutan Alex,  pihak Pordasi Jabar langsung  melayangkan surat peringatan kepada yang bersangkutan bernomor 35/Pemb/PRD-JB/I/2020 agar segera  menghentikan aktivitas pembangunan. Bahkan jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan yang bersangkutan, pihak Pordasi Jabar dan masyarakat berkuda akan melakukan tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Kita sendiri akan melaporkan oknum oknum aparat yang melawan hukum   kepada institusi bersangkutan mulai Propam Polri, Lemdik Polri serta Sespim Polri sebagai institusi tempat yang bersangkutan bekerja, hingga ke institusi penegak hukum lain. Kita ingin melihat itikad baik yang bersangkutan untuk menghentikan pembangunan serta membongkar bangunan yang sudah didirikan,” tegasnya.

Mantan politisi Alex Asmasoebrata itu menambahkan bahwa sampai saat  ini, aktivitas pembangunan di lahan lapangan pacuan kuda Cikidang, Lembang, masih berjalan.  Bahkan l sudah dipasang pondasi bangunan.

“Bangunan didirikan diatas lahan di area lapangan pacuan kuda Cikidang, Lembang, yang biasa digunakan sebagai lahan parkir dan tambahan istal kuda saat even pacuan berlangsung serta tempat latihan kuda pacuan saat even pacuan tidak berlangsung,” ujar tutup Alex.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here