Menkopolhukam; Ada Tiga Jenis Radikalisme Dalam Masysarakat

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pemaparannya dalam diskusi daring FMB9 bertajuk “Menjaga Keutuhan NKRI dan Pancasila Sebagai Pedoman Berbangsa dan Bernegara”, Rabu, (30/12/2020).

Jakarta, Info31.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan ada tiga jenis radikalisme yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dari radikalisme yang lunak yakni intoleran, radikalisme jihadis dan radikalisme ideologis.

“Salah satu hal yang menyita perhatian kita dan kadang membuat kita tegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah munculnya radikalisme. Mulai dari yang paling lunak, sampai yang paling keras,” ujar Mahfud MD dalam diskusi daring FMB9 bertajuk “Menjaga Keutuhan NKRI dan Pancasila Sebagai Pedoman Berbangsa dan Bernegara”, Rabu, (30/12/2020).

Mahfud menjelaskan, radikalisme yang lunak adalah intoleran yang tidak sampai pada melakukan perbuatan tindak kekerasan. Radikalise kedua adalah radikalisme Jihadis yang melakukan teror dengan   membunuh orang yang tidak bermasalah untuk membuat takut.

“Intoleran itu ya tidak suka saja, kalau orang berbeda dijauhi saja, bukan kawan, tapi tidak apa, tidak membuat kekerasan. Radikalisme bentuk kedua Jihadis, itu terror, yang menjadi sasaran biasanya tempat-tempat umum, bom bunuh diri, pembakaran suatu tempat, penembakan, pembajakan pesawat dan sebagainya,” jelasnya.

Radikalisme yang ketiga adalah radikalisme yang melahirkan serangan secara ideologis. Radikalisme jenis ini masuk ke kantong-kantong lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakan (ormas). Menghadapi tiga jenis radikalisme ini lanjut Mahfud MD, pijakan utama kita sebagai bangsa adalah menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa.

“Kita jaga bangsa ini utuh, jangan di robek-robek oleh perbedaan yang berangkat dari radikalisme. Nah sebab itu, kalau itu tujuannya menjaga keutuhan kesatuan bangsa maka apapun harus kita lakukan mulai dari yang paling lunak sampai yang paling keras.” katanya.

Lakukan Upaya Penanganan dan Pencegahan Radikalisme

Mahfud MD menuturkan, selama setahun terkahir ini dirinya selaku Menkopolhukan telah  melakukan berapa hal dalam upaya menangani radikalisme. Pertama dengan mengkoordinasikan persiapan aturan teroris lintas batas, atau Foreign Terrorist Fighter (FTF)yang di dalamnya termasuk kerjasama dengan negara-negara regional.

Menurut dia, terkait FTF ini contohnya adalah  banyak orang Indonesia yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS untuk menjadi Foreign Terrorist Fighter. Setelah tau bahwa ISIS itu jahat, mereka terlantar di Suriah dan Iraq sehingga banyak yang minta pulang ke Indonesia.

“Nah, kita bikin aturan, karena anda keluar dari Indonesia ingin menjadi teroris, sedangkan di Indonesia menolak terorisme, maka anda tidak boleh pulang ke Indonesia. Seusai aturan ketika seseorang keluar dan bergabung dengan kekuatan teroris (tentara asing teroris), maka kewarganegaraanya hilang. Tapi kita buat aturan memberi kesempatan kepada anak yang berusia dibawah 10 tahun dan yatim piatu itu bisa dipulangkan,” paparnya.

Hal kedua yang dilakukan Kemenpolhukan adalah mengkordinasikan pembuatan Rencana Aksi Nasional tentang peran Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme yang berbasis kekerasan. Menurut Mahfud MD, rancangan terkait hal ini telah selesai dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan akan diimplementasikan secepatnya.

“Kemarin lintas kementrian dan lembaga yang dimotori oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu sudah membuat rancangan ini,  dari sudut istilah peristilahan secara hukum, secara politik,  hukum nasional, internasional itu sudah diserasikan dan sekarang sudah jadi dan tinggal diimplementasikan diwujudkan secapatnya,” kata Mahfud MD.

Mahfud MD juga menegaskan bahwa untuk menjaga keutuhan ideology Pancasila maka TAP MPRS no.20 tahun 1966 tentang larangan komunisme, marxisme, dan Leninnisme harus menjadi bagian didalam implementasi dan pemahaman ideologi, sehingga harus menjadi pijakan didalam pembuatan semua undang – undang,

“Tidak boleh ada yang radikal terhadap pancasila itu misalnya, paham ekstrim keagamaan yang berbasis kekerasan, karena keagamaan itu juga ada famam moderatnya dan itu juga yang dianut dalam mainstream agama di Indonesia. Oleh sebab itu kita punya konsep moderasi beragama sebagai bagian dari implementasi untuk menjaga pancasila sebagai dasar ideology Negara,” pungkasnya.

Ditambahkan, radikalisme masuk dari segala pintu, karena itu Kemenkopolhukan kemarin mengeluarkan sebuah evaluasi dan rekomendasi, berupa buku yang dibagikan ke 34 kementrian dan lembaga di bidang Kesatuan Bangsa.  Evalusi dan rekomendasi ini diperoleh dari konsultasi publik.

“Itu isinya apa, untuk menangkal radikalisme mentri pendidikan harus melakukan ini, mentri pertahanan harus melakukan ini, mentri agama harus melakukan ini, semua dibagi tugasnya,” pungkasnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here