LPSK Cabut Perlindungan yang Diberikan ke Bharada E, Simak Alasannya

59
Tenaga Ahli LPSK, Syahrial Martanto Wiryawan. (Foto:Dok.pmjnews)

JAKARTADAILY.ID – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan fisik terhadap Richard Eliezer alias Bharada E yang telah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Keputusan tersebut diambil melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Kamis, 9 Maret 2023.

Tenaga Ahli LPSK, Syahrial Martanto Wiryawan mengatakan, dicabutnya perlindungan tersebut karena Bharada E dianggap telah melakukan hal yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yang dimaksud dengan Hal yang bertentangan itu terkait dengan sikap Bharada E yang mempersilahkan salah satu stasiun televisi mendatanginya di penjara, dan wawancarainya tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak LPSK.

Baca Juga: Dunia Boleh Saja Resesi Tetapi Tidak dengan Indonesia

“Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK,” ujar Syahrial dalam keterangannya, dikutip dari PMJ NEWS, Sabtu, 11 Maret 2023.

Syahrial mengaku pihaknya sudah melayangkan surat keberatan kepada pimpinan stasiun televisi yang mewawancarai Richard, serta meminta untuk tidak menayangkan wawancara tersebut.

“Karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE,” Syahrial menambahkan.

Baca Juga: Pimpin Sindikasi Kredit 60 Bank, BPR Kredit Mandiri Diganjar Rekor MURI

Meski begitu, penghentian pemberian perlindungan terhadap Richard tidak menggugurkan haknya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Penghentian perlindungan ini tidak mengurangi hak narapidana Richard Eliezer  sebagai Justice Collaborator,” ucap Syahrial.

Richard Eliezer sejatinya memperoleh lima program perlindungan yang diberikan oleh LPSK, yakni perlindungan fisik, pemenuhan prosedural, pemenuhan hak saksi Justice Collaborator, perlindungan hukum dan juga bantuan psiko-sosial. (***)