KPP: Keputusan Impor Beras 1 Juta Ton, Pemerintah Kehilangan Kepekaan Terhadap Petani

Jakarta, info31.id – Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) menilai pemerintah telah kehilangan kepekaan terhadap kenyataan hidup dan kondisi riil petani menyusul keputusan impor beras 1 juta ton yang dinilai bukan sebuah keputusan yang bijaksana.

“Di tengah sektor produksi lain mendapat dukungan dari Pemerintah dengan berbagai fasilitas, insentif dan kemudahan, petani yang merupakan produsen pangan justru mendapat ancaman nyata berupa penurunan pendapatan signifikan akibat kebijakan impor beras 1 juta ton tersebut,” ujar Teguh Boediyana, Ketua KPP dalam keterangan resminya, Jum’at, (30/3/2021).

Meski impor beras belum direalisasikan, namun menurut Teguh, dampak psikologi pasar sudah langsung diterima petani dengan adanya penurunan harga gabah di beberapa tempat hingga Rp 1.400 per kilogram gabah kering giling (GKG).

Menurutnya, efek psikologi pasar tersebut nyata, dan membuat margin keuntungan petani padi turun drastis, bahkan berpotensi merugi.

Saat ini panen padi musim hujan, sekalipun dalam budidaya berlimpah air, petani masih kesulitan dalam penanganan pasca panen, akibat keterbatasan sarana pengeringan gabah. Belum lagi kenyataan padi yang kualitasnya rendah akibat intensitas hujan tinggi, membuat kadar rendemen gabah juga turun. Dampaknya produktivitas padi juga turun.

“Kualitas rendah, produktivitas rendah ditambah tekanan psikologi pasar akibat kebijakan impor beras 1 juta ton, membuat tekanan pendapatan dan kehidupan yang nyata bagi petani padi,” tegasnya.

KPP mendesak pemerintah lebih bijaksana dalam memutuskan kebijakan impor beras. Karena, dari sisi keterdesakan atau urgensi, tidak selayaknya keputusan impor beras dikeluarkan sekarang ini.

Selain itu, mengingat harga beras di pasar saat ini relatif stabilb dan saat ini belum memasuki tahun politik, sehingga potensi spekulasi harga sangat rendah.

“Berbeda dengan awal Presiden Joko Widodo menjabat pada periode pertama, di mana ada pemain swasta besar dalam bisnis beras, sekarang ini penguasaan beras kembali ke penggilingan padi skala kecil, menengah dengan skala yang tidak besar. Sehingga potensi timbulnya monopoli dan spekulasi harga rendah,” katanya.

Dia menambahkan, Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga beras saat ini masih menyimpan stok beras yang besar, bahkan berpotensi mangkrak karena tidak diserap pasar.

Tidak Didasarkan Data Akurat

KPP juga menilai, keputusan untuk mengimpor beras saat ini tidak didasarkan pada data yang akurat, mengingat data produksi BPS masih bertumpu pada realisasi tanam padi Oktober 2020 – Februari 2021, belum berdasar realisasi semua panen dimusim hujan.

Produksi beras pada panen bulan Januari – April 2021 juga diperkirakan 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton (naik 26,84 persen) dibanding produksi yang sama tahun sebelumnya yang hanya 11,46 juta ton.

“Belum lagi, selesai panen padi musim hujan, akan ada realisasi tanam padi musim kemarau I dan II. Potensi produksi padi juga meningkat,” ujarnya.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here