Konten Digital: Hak Cipta Dan Etika

19

SAWAHLUNTO, Info31.id – Presiden Republik Indonesia memberikan arahan tentang pentingnya Sumber Daya Manusia yang memiliki talenta digital, dalam webinar, Kamis (9/9/2021). Kemkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan kegiatan Webinar Indonesia Makin Cakap Digital di Wilayah Sumatera di 77 Kab/Kota dari Aceh hingga Lampung.

Terdapat 4 kerangka digital yang akan diberikan dalam kegiatan tersebut, antara lain Kecakapan Digital, Keamanan Digital, Etika Digital dan Budaya Digital. Sebagai Keynote Speaker adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P dan Presiden RI Jokowi memberikan sambutan pula dalam mendukung Literasi Digital Kominfo 2021.

Tema besar webinar “Konten Digital: Hak Cipta Dan Etika” oleh para narsum yang mempunyai kompetensi di bidang masing masing serta seorang Key Opinion Leader yang akan memberikan sharing session. Pembahasan tentang pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Karakteristik hak cipta, merupakan hak ekslusif untuk melaksanakan paten atau melarang penggunaan patennya tanpa persetujuannya, berjangka waktu perlindungan: (i) paten, selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan; (ii) paten sederhana, 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Subjek Hak Paten yaitu inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak dari inventor. Serta Dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia, menurut Rizky Ikhsan, S.H., M.H sebagai Managing Partner Rizky Ikhsan Law Firm.

Aspek legal dan penegakan hukum, pertama: inventor, orang yang menerima hak lebih lanjut dari inventor, pemegang patensebagai pemberi kerja, dapat mengajukan gugatan pengadilan niaga jika paten diberikan kepada pihak lain. Kedua: mengajukan ganti rugi kepada pengadilan niaga kepada orang yang melakukan menggunakan, menjual, menyewakan paten tanpa persetujuan pemegang hak paten.

Ketiga, dapat diupayakan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Adapun ketentuan pidana yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.