Ini Jurus Pemerintah Tanggulangi Dampak Tingginya Risiko Bencana di Tanah Air

23
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Youth Camp for Future Leader on Environment, Senin (15/11/2021). (Foto: info31.id/Pool/Dok. Kemenkeu)

JAKARTA, info31.id – Pemerintah telah memiliki pooling fund bencana untuk menanggulangi dampak tingginya risiko bencana di Tanah Air, termasuk untuk menangani perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Youth Camp for Future Leader on Environment, Senin (15/11/2021).

“Kita perlu untuk membangun sistem yang menciptakan kepastian untuk penarikan dananya dan untuk membantu masyarakat. Kita sudah meluncurkan pooling fund ini sejak 2018 dan sekarang semakin matang,” kata Menkeu.

Data Bank Dunia (2018) menunjukkan, Indonesia berada pada peringkat 12 dari 35 negara yang rentan terhadap bencana sebab Indonesia berada di kawasan ring of fire, diapit dua benua dan dua samudera, serta tempat bertemunya tiga lempeng besar dunia.

“Karena Indonesia adalah negara yang di dalam ring of fire, 90 persen bencana Indonesia berasal dari hidrometeorologi, seperti puting beliung, longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan. Ini menjadi sesuatu yang menimbulkan dampak pada masyarakat, sosial, ekonomi,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan saat ini pemerintah sedang mengumpulkan dana dengan suatu mekanisme menghitung risiko. Ketika suatu daerah mengalami bencana dan membutuhkan dana segera, pooling fund dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Sekarang ini kita sedang terus menerus untuk memperkuat pooling fung karena setiap tahun, biaya dari bencana-bencana ini bisa mencapai Rp20 triliun lebih per tahunnya,” kata Menkeu.

Pooling fund bencana ini dikelola satu pintu dengan dana lingkungan hidup oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH). BLU sebagai agen pemerintah berperan sentral dalam percepatan layanan publik dan katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peran strategis BLU akan terus didorong untuk dapat menjadi lokomotif pemulihan ekonomi. BLU akan terus didorong untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya secara fleksibel, terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layanan terbaiknya.

“BPDLH adalah BLU yang menjadi pusat pembiayaan untuk mengelola hutan terutama, tapi juga program konservasi. Tujuannya untuk mendapatkan dana-dana green finance yang berasal dari seluruh dunia dan kemudian melakukan kegiatan seperti menyelamatkan hutan, konservasi lingkungan,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Menkeu Ungkap 4 Kebijakan Inovatif untuk Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

Selain menggunakan pooling fund bencana, pemerintah membentuk SDG Indonesia One untuk membantu membiayai perubahan iklim. SDG Indonesia One merupakan platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengkombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) di Indonesia.

“SDG Indonesia One adalah platform dimana PT SMI kemudian bekerja dengan banyak sekali pihak. Ada dari filantropi global, seperti Bloomberg yang sekarang mengkontribusikan untuk menanam mangrove. Ada Rockefeller, Jeff Bezos Amazon, dan juga pihak lainnya, serta lembaga-lembaga multilateral, seperti ADB, World Bank, AIIB. Semuanya akan menghasilkan dana yang di-blend bersama dengan APBN,” kata Menkeu.

Sementara dukungan dari internasional, terdapat Green Climate Fund (GCF) yang merupakan entitas pelaksana mekanisme keuangan UNFCCC yang didirikan Conference of Parties (COP) tahun 2010. GCF diperuntukkan bagi negara berkembang dan berpotensi membantu Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) tanpa membebani APBN.