Indonesia Bisa Minta Negara Lain untuk Tagih Pajak WP Indonesia dengan UU HPP

28
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada Kick Off Sosialisasi UU HPP, Jumat 19 November 2021. (Foto: info31.id/Pool/Dok. Kemenkeu)

JAKARTA, info31.id – Berbagai negara di seluruh dunia bekerja sama untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan melakukan penagihan pajak. Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat kebijakan pajak internasional terkait asistensi penagihan pajak global. Cara tersebut terbilang efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dari perpajakan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada Kick Off Sosialisasi UU HPP, Jumat 19 November 2021.

“Kita bisa minta negara lain menagihkan pajak kalau kita tahu ini adalah wajib pajak kita atau kita diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak kalau mereka ada di Indonesia,” ujar Menkeu.

Langkah tersebut dilakukan guna memulihkan ekonomi dan secara bertahap dalam menyehatkan APBN dari dampak pandemi Covid-19.

“Seluruh negara sedang berburu pajak karena semua negara tadi kena Covid. Mereka defisitnya naik tinggi sekali. Mereka harus menyehatkan APBN-nya juga. Jadi banyak negara sekarang bekerja sama untuk kita bersama-sama menghilangkan tax evasion atau tax avoidance,” ujarnya.

Baca Juga: Menkeu Pastikan Laptop dan Ponsel Fasilitas Kantor Tak Kena Pajak Natura

Pemerintah berwenang melakukan konsensus pemajakan global untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan pada bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerjasama perpajakan lainnya.

“Ini yang dilakukan pada level global karena semua negara sekarang sepakat bahwa kita tidak boleh saling ambil haknya pajak negara lain,” pungkas Menkeu.