BPK: Tiga Tahap, Pemda Kelola Desentralisasi Fiskal

Jakarta, Info31.id – Pandemi covid-19 yang berkepanjangan, tak jarang membuat banyak pemerintah daerah kelimpungan dalam mengelola fiskal. Melihat hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pun menyarankan sejumlah pemda untuk mengelola desentralisasi fiskal dalam tiga tahap pemulihan yakni tahap bertahan, pulih dan bangkit.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, pada tahap bertahan, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah disarankan untuk memanfatkan teknologi virtual. Termasuk melakukan pemutakhiran terhadap data dan informasi kependudukan. Ia melanjutkan, pada tahap pemulihan kesehatan dan ekonomi, dibutuhkan data kependudukan yang mutakhir. Di antaranya digunakan untuk melakukan vaksinasi secara terstruktur.

“Sedangkan pada tahap bangkit, dibutuhkan terobosan kebijakan untuk menggerakkan Perekonomian,” kata Agung dalam kuliah umum BPK dan Universitas Indonesia dengan topik ‘Peluang, Hambatan, dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19’, Senin (31/8).

Pemerintah daerah, lanjutnya, dapat menerbitkan program subsidi bunga bagi modal kerja, baik untuk usaha rintisan (start up), maupun proyek-proyek yang didanai atau dibiayai dengan APBD. “Perbaikan tata kelola yang telah melalui serangkain perbaikan sistem dan prosedur di tahap bertahan dan pulih, dilengkapi dengan penguatan sistem pengendalian intern dengan penyusunan risk register/risk profile,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyarankan, strategi pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadikan pemerintah daerah (pemda) sebagai lokomotif utama pemulihan. “Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa melakukan penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli. Saya kira pemerintah perlu mempertimbangkan hal tersebut,” ujar Kamrussamad.

Dengan demikian, lanjutnya, ruang fiskal yang lebar setelah ditetapkan pemerintah dalam perubahan postur APBN 2020 akan membuat serapan anggaran menjadi lebih optimal. Selain itu, legislator tersebut juga mengatakan bahwa untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan, OJK dapat menyajikan dana penerima modal kerja baru. “Supaya kita tahu berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak,” tuturnya.

Kementerian Keuangan sendiri sejatinya telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,01 triliun. Bantuan ini ditujukan untuk 838,4 ribu penerima manfaat. “SP2D sudah diterbitkan pada 28 Agustus 2020,” kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (31/8).

Dengan diterbitkannya SP2D itu maka dalam waktu dekat pelaku usaha mikro tersebut segera mengantongi dana segar yang diharapkan mendorong kinerja usahanya sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Adi menyebut hingga 24 Agustus 2020 pemerintah sudah mencairkan BPUM sebesar Rp2,4 triliun kepada satu juta penerima.

Dalam paparannya, Agung juga menegaskan, selain identifikasi tantangan dan peluang menata desentralisasi fiskal, hal penting yang menjadi syarat perbaikan ekonomi adalah komitmen. “BPK dan UI mendukung komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here